Oleh: M.Arif Romadoni | 2 Agustus 2010

Kemendiknas Butuh Lembaga Independen

 Kode Etik Guru Belum Jalan

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas) belum merevisi bentuk keprofesian guru pasca penundaan likuidasi dan peleburan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yang dikeluarkan Sekretariat Negara (Setneg) pada 17 Juni 2010 lalu. Keprofesian yang memuat tentang kode etik guru pun terancam molor direalisasikan. “Grand desain lamanya sudah ada,” tutur Mendiknas M. Nuh. Dia mengatakan, seharusnya setiap perilaku guru dalam menjalankan tugas diatur sesuai dengan UU Guru dan Dosen tahun 2005 dalam bentuk kode etik.

Nuh mengungkapkan, sejak lima tahun dibuatnya UU tersebut, Kemendiknas belum menemukan lembaga independent yang bisa mengawasi jalannya kode etik. “Karena pengawasan itu bukan dari kami, tapi lembaga lain,” tuturnya. Lembaga independen itu, lanjut Nuh, bisa dalam bentuk badan, asosiasi, atau ikatan yang mengatur dan mengawasi guru. Yang nantinya diharapkan mampu menyiapkan pengembangan dan peningkatan keprofesian guru. “Termasuk memberi advokasi dan bantuan kepada anggota profesi terkait masalah di bidang keprofesiannya,” ucap mantan menteri komunikasi dan informasi (menkominfo) itu.

Sebelum muncul lembaga independen, kata Nuh, guru belum biasa dianggap sebagai profesi. Melainkan sebagai pekerjaan. Mantan Rektor ITS Surabaya itu menegaskan, sebuah profesi akan selalu diikuti dengan pelaksanaan kode etik. “Karena yang mengawasi kode etik dan yang menetapkan profesi nanti ya lembaga itu,” ucapnya.

Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK Ahmad Dasuki menambahkan, kode etik penting untuk direalisasikan secepatnya. Menurut Dasuki, hal itu dikarenakan banyak muncul kasus guru melanggar kode etik yang sudah ditetapkan. “Karena memang belum di sosialisasikan secara luas,” paparnya. Dia mengungkapkan, kode etik itu secara resmi telah dibahas tuntas bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Namun pascapeleburan PMPTK, kata Dasuki, pihaknya belum membahas ulang desain baru pelaksanaan keprofesian guru. “Karena pasti nanti akan berbeda,” terangnya. Dasuki menyebutkan, kode etik guru diantaranya membahas tentang perilaku guru selama menjalankan profesinya. Termasuk loyal terhadap tugas, penguasaan proses belajar mengajar, memahami karakteristik siswa, dan larangan adanya pelecehan terhadap murid. “Ini perlu diawasi, jika memang dianggap perlu bantuan hukum. Nah disitu nanti lembaga independent itu berfungsi,” jelasnya. (nuq)

sumber: JPNN.com, 02 Agustus 2010


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: